TIMES TUBAN, JAKARTA – Nama Wahyudin Moridu mendadak jadi buah bibir nasional. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI-P itu resmi dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan setelah videonya viral di media sosial. Dalam rekaman, Wahyudin dengan lantang menyebut dirinya akan “merampok uang negara” untuk bepergian ke Makassar.

Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah rekomendasi komite etik. “Hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan. Dalam waktu dekat segera dilakukan PAW,” ujar Komarudin, Sabtu (20/9/2025).

Langkah tegas ini sekaligus menjadi pesan politik: partai tidak akan mentoleransi kader yang mencoreng wibawa dan mencederai hati rakyat.

Antara Mabuk, Viral, dan Pemecatan

Video Wahyudin sejatinya direkam secara kasual. Namun, ucapannya yang menyebut “merampok uang negara” dianggap menyinggung rasa keadilan publik, terlebih ia merupakan wakil rakyat. Publik pun bereaksi keras.

Wahyudin sempat meminta maaf melalui Instagram bersama sang istri, Mega Nusi. “Semua ini murni kesalahan saya. Saya mohon maaf dan siap menerima konsekuensinya,” tulisnya. Namun, permintaan maaf itu tak mampu meredam badai.

Ketua DPRD Gorontalo, Fikram Salilama, mengungkapkan bahwa Badan Kehormatan telah memanggil Wahyudin untuk klarifikasi. Namun, dalam konferensi pers, Fikram justru menambah kontroversi dengan menyebut “perhugelan” atau perselingkuhan sebagai hal biasa. Ucapannya memicu kecaman dari tokoh masyarakat, termasuk Upik Nadjamuddin, yang menilai pernyataan tersebut melukai nurani perempuan dan meremehkan nilai moral.

Bayangan Masa Lalu

Karier politik Wahyudin tidak lepas dari pengaruh sang ayah, Darwis Moridu, mantan Bupati Boalemo yang diberhentikan Mendagri akibat kasus penganiayaan. Catatan kelam keluarga ini membuat publik kian pesimistis. Bahkan, Wahyudin sendiri pernah tersangkut kasus narkoba sebelum menjabat di DPRD Provinsi.

Fakta bahwa ia merupakan anggota termuda DPRD Gorontalo periode 2024–2029 tidak cukup menutupi rangkaian kontroversinya. Justru, rekam jejak itu mempertegas pertanyaan publik: bagaimana partai melakukan rekrutmen kader, dan sejauh mana standar etik dijaga?

Analisis: Luka Etik di DPRD

Kasus Wahyudin Moridu bukan sekadar soal seorang politisi muda yang ucapannya viral. Ia menyingkap persoalan lebih dalam: rapuhnya standar etik di lembaga legislatif daerah. Pernyataan Ketua BK DPRD Gorontalo tentang “perhugelan” sebagai hal biasa semakin menunjukkan lemahnya sensitivitas moral sebagian pejabat publik.

Menurut analis politik lokal, insiden ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap DPRD sebagai lembaga representasi rakyat. Di daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif rendah seperti Boalemo, kehadiran wakil rakyat seharusnya memberi harapan. Namun, yang terjadi justru memperdalam jurang ketidakpercayaan.

Langkah cepat PDI-P memecat Wahyudin menjadi sinyal penting, tetapi pertanyaannya: apakah cukup untuk memulihkan citra partai dan lembaga DPRD di mata masyarakat?

Kasus ini menunjukkan bahwa viralitas digital bisa menghancurkan karier politik sekejap mata, tetapi juga membuka ruang refleksi. Etika publik bukan sekadar jargon; ia adalah fondasi yang menentukan kualitas demokrasi. Tanpa itu, lembaga legislatif hanya akan menjadi panggung kontroversi, bukan ruang perjuangan rakyat. (*)