TIMES TUBAN, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya langkah tegas pemerintah dalam menghadapi aksi premanisme yang dilakukan oknum organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, tindakan tersebut sangat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha dan menjaga iklim investasi di Tanah Air.

"Kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut agar Indonesia bisa mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia usaha, kepada pelaku investasi, bahwa Indonesia itu tidak akan menoleransi 'aksi-aksi koboi', premanisme, yang sering berkedok ormas tersebut," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Eddy menilai, keberlangsungan investasi membutuhkan dua prasyarat mutlak yakni jaminan keamanan dan kepastian hukum. 

"Bagi investasi, masalah keamanan, masalah penegakan hukum, itu merupakan hal yang paling utama. Jadi, itu adalah dua prasyarat yang paling tinggi tingkatannya bagi investasi untuk bisa masuk," ujarnya.

Eddy Soeparno menekankan dua hal tersebut menjadi aspek mutlak agar pelaku investasi yakin untuk menanamkan investasinya di Tanah Air. Bahkan, sekalipun di daerah yang infrastrukturnya belum terbangun, investor siap untuk melakukan investasi.

"Belum ada listrik, jalan, belum ada perumahan, belum ada jalannya, belum ada airnya, enggak apa-apa mereka investasi asal keamanannya terjamin dan kedua juga kepastian hukumnya itu juga kuat," ujarnya.

Lebih jauh, Eddy mengingatkan bahwa premanisme yang mengganggu dunia usaha juga berpotensi menggagalkan target pemerintah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Saat ini, kata dia, investasi menjadi andalan utama untuk mendorong ekonomi nasional, di tengah lesunya belanja konsumen dan menurunnya harga komoditas ekspor akibat situasi global.

"Ada pelambatan dari sisi belanja konsumen karena masyarakat cenderung sekarang berhemat, kemudian mengurangi belanja," ujarnya.

Selain itu, kata dia, sektor pendorong pertumbuhan ekonomi lainnya, yakni ekspor, mengalami pelemahan pula akibat penurunan harga rata-rata komoditas dan permasalahan perang dagang.

"Dengan adanya pelemahan di sektor belanja konsumen dan adanya juga penurunan dari harga-harga komoditas dunia, yang perlu diandalkan itu adalah investasi," katanya.

Sebagai bagian dari solusi, Eddy Soeparno menyambut baik langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang membuka wacana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Menurut Eddy, evaluasi diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap ormas.

"Saya menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang siap mengevaluasi UU Ormas untuk memperkuat aspek pengawasannya," tuturnya.

Namun demikian, Eddy menekankan bahwa revisi UU Ormas bukan satu-satunya jalan. Yang paling penting adalah konsistensi dalam pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

"Jika penegakan hukum dilakukan kuat dan konsekuen, perubahan legislasi mungkin tidak perlu," kata dia.

Eddy juga berharap pentingnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan bisa dilaksanakan secara tegas dan konsisten. (*)