TUBAN – Di tengah Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I PWNU Jawa Timur di Pondok Pesantren Sunan Bejagung 2 Tuban, 11–12 April 2026, PWNU Jatim mengingatkan pentingnya tradisi silaturrahmi dan Qanun Asasi dalam gerak Nahdlatul Ulama ke depan.

Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, secara terbuka mengakui adanya pergeseran karakter internal NU berupa hilangnya dimensi silaturahim sebagai ruh organisasi yang selama ini justru menjadi kekuatan tak tertulis NU.

“Yang kami rasakan, NU hari ini berbeda. Dan yang paling mencolok, yang tidak ditemukan dalam peraturan perkumpulan yang baru, adalah soal silaturahim,” ujarnya.

Pernyataan ini mengindikasikan adanya jarak antara regulasi formal organisasi dengan praktik sosial-kultural yang selama ini menjadi fondasi NU.

Gus Kikin tidak berhenti pada diagnosis. Ia mendorong langkah konkret berupa muhasabah dan evaluasi menyeluruh. Dengan jumlah jam’iyyah yang disebut mencapai sekitar 150 juta di Indonesia, ia mempertanyakan efektivitas jika potensi besar tersebut berjalan tanpa arah kolektif. “Untuk apa kalau kita jalan sendiri-sendiri,” tegasnya, seraya berharap Muskerwil mampu melahirkan gagasan yang berdampak bagi kemaslahatan masa depan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak mengajak warga Nahdliyyin di wilayah setempat untuk mensinergikan pembangunan daerah yang sudah berjalan dengan baik.

"Pemprov Jawa Timur harus bersinergi dengan warga Nahdliyyin untuk membangun Jawa Timur yang sudah baik," katanya.

Emil Dardak mengatakan kehadirannya dalam Muskerwil PWNU di Pondok Pesantren Bejagung, Tuban untuk menjalin kemitraan yang membawa kemaslahatan umat.

Selama ini, lanjut dia, program yang dilakukan warga Nahdliyyin di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sudah terbukti dampaknya.

"NU berkontribusi luar biasa untuk pembangunan Jawa Timur dengan kehadiran ini semakin mempererat koordinasi warga Nahdliyyin dengan Pemprov Jatim," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rais Syuriah PBNU Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA, yang membuka secara resmi Muskerwil, membawa perspektif yang lebih makro dan historis, sekaligus menekankan bahwa forum ini menjadi momentum penting menjelang Muktamar ke-35 NU.

“Muktamar yang akan datang bukan sekadar soal waktu, tetapi menjadi penanda akhir abad pertama dan awal abad kedua NU,” ujarnya. Pernyataan ini menempatkan Muskerwil sebagai bagian dari proses transisi historis, bukan sekadar agenda rutin organisasi.

Ia juga menekankan bahwa PBNU membutuhkan pandangan yang “genuin” dari peserta Muskerwil—sebuah istilah yang mengisyaratkan perlunya suara akar rumput yang autentik, bukan sekadar reproduksi wacana elite.

Dimensi normatif organisasi ditegaskan oleh KH. Abdul Matin Jawahir, Wakil Syuriah PWNU Jawa Timur sekaligus pengasuh pesantren setempat. Dalam taujihnya, ia mengingatkan pentingnya kembali pada Qonun Asasi sebagai fondasi ideologis dan konstitusional NU.

Ia menekankan bahwa posisi Rais Aam harus dikembalikan pada kedudukan awalnya sebagai otoritas tertinggi dalam struktur hukum organisasi. “Siapapun Rais Aamnya, jadikan sebagai supremasi hukumnya,” pesannya. Pernyataan ini dapat dibaca sebagai upaya menguatkan kembali garis otoritas di tengah dinamika organisasi yang kian kompleks.

Selain itu, ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap suksesnya Muktamar NU pada Agustus 2026, termasuk terkait waktu dan tempat pelaksanaan yang mengikuti arahan Rais Aam.