TIMES TUBAN, JAKARTA – Organisasi Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional meminta kepada pemerintah untuk meninjau dan mengkaji ulang terkait kebijakan impor beras.

"Sehubungan dengan adanya rencana impor komoditi beras, KTNA meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras," kata Sekjen KTNA Yadi Sofyan Noor dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/3/2021) dikutip dari Antara.

Menurut KTNA, kebijakan tersebut akan berdampak penurunan harga jual hasil panen padi petani serta membuat mental petani tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini.

Yadi Sofyan Noor berujar, para petani telah berusaha memanfaatkan waktu, tenaga, dan modal usahanya, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dalam rangka mengantisipasi kelangkaan pangan.

Saat ini, ujar Yadi, di beberapa wilayah Indonesia sudah memasuki masa panen yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimatan Selatan. Dia memastikan bahwa awal Maret hingga Mei merupakan masa panen raya.

"Maka untuk itu diharapkan pemerintah melalui Perum Bulog dapat menyerap dan menampung hasil produksi padi di daerah-daerah," ujar Yadi dalam keterangannya.

Selain itu, ada potensi peningkatan produksi beras tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan adanya potensi peningkatan produksi padi pada 2021 yaitu potensi produksi padi subround Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan subround yang sama tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.

"Untuk itu KTNA berharap pemerintah lebih mengantisipasi permasalahan yang akan muncul terutama pada saat panen raya komoditas padi, agar hasil panen lebih optimal untuk mencukupi pangan nasional," tuturnya.

Pemerintah berencana melakukan impor beras sekitar 1 juta ton pada awal tahun 2021. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional. (*)