TIMES TUBAN, JAKARTA – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto, memprediksi pemerintah akan menyiapkan paket baru sebagai pengganti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut diketahui tidak akan berlanjut di tahun 2023 sejalan dengan melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Saya rasa pemerintah tidak akan gegabah menghilangkan begitu saja Program PEN tanpa adanya pengganti. Saya yakin pemerintah akan tetap melakukan mitigasi ketidakpastian kondisi ekonomi di tahun depan," kata Teguh di Jakarta, Senin (8/8/2022). 

Menurutnya, pada tahun 2023 mendatang akan sangat menantang dalam segi ekonomi. Sebab kondisi perekonomian global sedang mengalami stagflasi dan menuju resesi yang cepat atau lambat dampaknya akan merambat ke dalam negeri. Dalam hal ini kenaikan harga energi, produk makanan, industri dan pelemahan ekonomi domestik. 

Sementara itu, di Indonesia tahun 2023 adalah tahun politik menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024. Sehingga hampir tidak mungkin pemerintah akan melakukan perubahan drastis dalam kebijakan, salah satunya dibidang ekonomi. 

"Saya rasa akan tetap ada program pemulihan ekonomi dalam bentuk-bentuk lain atau reorganisasi yang sudah ada saat ini," kata Teguh.

Ia berharap pemerintah untuk tetap memperhatikan aspek ekonomi daripada politik daripada anggaran. Ditekankan bahwa pemerintah mesti menjaga kebijakan ekonomi agar percepatan pemulihan ekonomi bisa diarahkan jauh lebih baik. 

Di sisi lain, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufiqurrahman, mengatakan aspek ekonomi ini menjadi legacy Presiden Jokowi bahwa beliau adalah presiden yang memberikan kekuatan dan penguatan ekonomi di tengah pandemi. Dimana negara luar ada yang bangkrut karena pandemi, bahkan mundur perdana menterinya. 

"Sebaliknya, Presiden Jokowi di masa kepemimpinan yang tinggal 1-2 tahun, bagaimana legacy untuk menjaga ekonomi tumbuh di 2024," kata dia.

Sejak 2020, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp1800 triliun untuk dana PEN dengan alokasi untuk tiga kelompok kegiatan, yakni penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan. Dana yang disebutnya sangat besar untuk membiayai program-program dibawah PEN. 

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah mengevaluasi program mana yang berhasil dan yang perlu dieliminasi. Hal itu sekaligus sebagai cerminan good governance dalam pengelolaan dana PEN untuk percepatan pemulihan dan optimisme paska pandemi.

"Kita evaluasi kebijakan PEN, dari teknis pelaksana, impact dan efisiensi pembiayaan fiskal kita. Evaluasi ini menyeluruh, tidak hanya impact ekonomi dan teknis, keuangan negara apakah dirugikan atau tidak menjadi concern pemerintah," ucapnya.

Mitigasi Tantangan Global
Teguh Dartanto menyarankan agar tantangan perekonomian global dan nasional di 2023 harus bisa dimitigasi oleh pemerintah dari segi anggaran untuk perlindungan masyarakat dengan paket program yang tepat. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini tidak akan terserap optimal. Mengingat kasus pandemi Covid-19 tahun ini lebih terkendali dari sebelumnya.

"Penyerapan dana PEN sektor kesehatan tidak akan optimal karena kasus Covid-19 ini relatif sudah terkendali," kata Menko Airlangga. 

Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, anggaran PEN untuk sektor kesehatan akan direlokasi ke sektor lain. Salah satunya untuk mendukung sektor produktif, semisal bantuan sosial dalam program PEN. Selain PEN, pemerintah memiliki program Bantuan Sosial. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan sosial pada tahun 2023 akan mencapai Rp432,2 triliun hingga Rp441,3 triliun. Menurut Teguh, Bansos memang masih diperlukan, namun pemerintah juga mengevaluasi jenis dan sasaran bansos. 

“Saya rasa program painkiller yang ada saat ini BPNT, KIS, KIP, PKH, Subsidi Energi, Listrik menurut saya sudah cukup bagus dan relatif tepat sasaran tetapi perlu ada perbaikan database penerima yang perlu diupdate. Program subsidi energi khususnya BBM ini yang masih jauh dari tepat sasaran sehingga perlu ada upaya perbaikan untuk distribusi siapa yang berhak mendapatkan,” ungkap Teguh. 

Selain itu, dalam menyiapkan paket baru sebagai pengganti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), lanjut Teguh, sistem perlindungan sosial harus segera mengadopsi on demand application dalam usulan bansos artinya orang-orang yang membutuhkan bisa dengan mudah untuk mendapatkan bantuan. (*)