TIMES TUBAN, JAKARTA – Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra membeberkan pertemuannya dengan Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Kata dia, pihaknya beraudiensi soal pasal-pasal terkait kebebasan pers dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). 

Berlangsung di ruang Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,  Senin (8/8/2022), Dewan Pers menyampaikan usulan terhadap sejumlah pasal terkait pers yang dinilai masih perlu disempurnakan, khususnya terkait kebebasn pers.

"Maksud kedatangan kami adalah menyampaikan usulan-usulan dari Dewan Pers, untuk penyempurnaan RKUHP. Kami dari Dewan Pers menyambut baik dari RKUHP ini, karena RKUHP ini sangat penting dan sama-sama kita tunggu," ucap Azyumardi.

"Tapi pada saat yang sama kita menyampaikan beberapa usul terutama terkait dengan pers, dengan kebebasan pers, karena dalam beberapa pasal itu ada yang kita lihat yang kita pandang punya potensi akan menghambat atau mengganggu kebebasan pers," imbuh dia.

Azyumardi menekankan pihaknya tak menolak pasal-pasal tersebut. Namun dia menghendaki pasal itu disempurnakan agar tak menimbulkan misinterpretasi dalam implementasi hukumnya.

"Kita tidak menolak pasal-pasal itu tapi memberikan penyempurnaannya supaya lebih jelas supaya interpretasinya tidak multi-interpretasi, atau interpretasinya bisa macam-macam terutama di tingkat bawah, di tingkat penegak hukum di level bawah," tegas Azyumardi.

Diketahui, kedatangan rombongan Dewan Pers diterima sejumlah anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan antara lain, anggota Komisi III DPR RI Ichsan Soelistio, Johan Budi, Safaruddin, dan Gilang Dhiela Fararez. 

Sementara dari pihak Dewan Pers adalah Azyumardi Azra, Ketua Bidang Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli, Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers Sapto Anggoro, dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Totok Suryanto. (*)