TIMES TUBAN, JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai sejumlah proyek strategis nasional (PSN) dan program besar pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran dijalankan tanpa partisipasi publik dan berdampak pada pelanggaran HAM secara sistematis.

Dalam laporan bertajuk “Lanskap Penguatan Pemerintahan Militeristik dan Otoritarian”, yang dirilirs 20 Oktober 2025, YLBHI menyebut proyek Food Estate, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembentukan Danantara sebagai bentuk karpet merah bagi oligarki.

Food Estate dan Militerisasi

YLBHI mencatat proyek Food Estate di Merauke melibatkan langsung unsur militer dalam pengelolaannya. Keterlibatan ini disebut telah mengancam masyarakat adat Malind dan Makleuw. “Kehadiran tentara di area pertanian membuat warga terancam di tanahnya sendiri,” tulis laporan tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis

Program MBG yang menjadi janji politik Prabowo disebut YLBHI dijalankan tanpa dasar hukum yang jelas. Meski memiliki anggaran Rp71 triliun pada 2025. Di tahun berikutnya akan dialokasikan sebesar Rp 335 triliun. Sebagian besar anggaran ini diambil dari alokasi APBN pendidikan. YLBHI menilai program ini lebih berorientasi bisnis ketimbang kesejahteraan publik.

Selain itu, YLBHI mencatat dari bulan Januari hingga September 2025, fenomena keracunan makanan tidak pernah berhenti. Hingga 30 September 2025, setidaknya sebanyak 9.089 orang di 83 kabupaten/kota keracunan makanan.

“Banyak kasus keracunan makanan terjadi di sejumlah daerah karena pengelolaan yang tidak profesional,” ungkap laporan itu.

Danantara dan Konflik Agraria

YLBHI juga menyoroti pembentukan Danantara, lembaga pengelola ratusan BUMN dengan aset hingga US$1 triliun. Lembaga ini, menurut YLBHI, justru memperparah konflik agraria karena menyalurkan modal ke proyek-proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) yang kerap menggusur warga. (*)