TIMES TUBAN, JAKARTA – Kepemimpinan pernah dikenali lewat kebijakan. Lewat keputusan yang tajam dan membekas. Lewat keberanian mengambil risiko dan menanggungnya di hadapan rakyat. 

Tapi zaman berubah. Kepemimpinan kini hadir bukan hanya di podium atau ruang sidang, namun juga di layar ponsel. Ia tidak hanya berbicara melalui pidato, tetapi juga melalui reels, vlog, story, dan caption yang menyentuh hati.

Inilah era baru. Era ketika pemimpin dan gaya kepemimpinannya menjadi konten. Mode yang dalam dunia media technology dikenal dengan istilah Reelership dan Leadergram Culture.

Reelership merupakan gabungan dari kata reels (fitur video pendek di Instagram) dan leadership. Ia menggambarkan gaya kepemimpinan yang menjelma menjadi sajian visual. Biasanya berdurasi singkat, dinamis, dan emosional. 

Di situ, sang pemimpin tampil marah, tertawa, menangis, memberi bantuan, atau menegur, semua dalam bingkai video yang mudah dibagikan dan disukai.

Sementara Leadergram Culture merujuk pada budaya baru di mana platform media sosial, terutama Instagram dan TikTok, menjadi ruang utama bagi pemimpin untuk membentuk citra, membangun kedekatan, dan menunjukkan kinerjanya. Pemimpin tak lagi berdiri di belakang meja dengan jas resmi, tapi menyapa warga sambil ada tim yang menenteng kamera atau mikrofon. Bahkan kadang ikut berjoget di TikTok demi menjangkau segmen muda.

Fenomena ini tak hadir begitu saja. Ia tumbuh dari perubahan besar dalam pola komunikasi publik. Internet, media sosial, dan algoritma membuat masyarakat terbiasa pada kecepatan, visualisasi, dan gaya penyampaian yang ringkas. Pemimpin yang lambat merespons, tidak tampil, atau terlalu formal, dianggap “ketinggalan zaman.”

Banyak kepala daerah yang menjadi viral dengan ini. Semisal Kang Dedi Mulyadi, politisi Gerindra yang kini menjabat gubernur Jawa Barat. Dulu ada Ganjar Pranowo di Jateng. Lalu beberapa bupati juga melakukannya seperti Cak Thoriq, waktu menjadi bupati Lumajang, dan beberapa lainnya.

Mereka menjadikan kanal YouTube pribadinya sebagai panggung utama dalam membangun narasi kepemimpinannya. Sering mengunggah video. Isinya beragam: dari rapat-rapat pengambilan kebijakan, blusukan ke desa-desa, membantu warga miskin, menegur pemilik tambang ilegal, hingga menyapa anak-anak kecil di pelosok.

Videonya tak sekadar dokumentasi. Ia adalah narasi. Ada alur. Ada konflik. Ada penyelesaian. Bahkan kadang ada air mata. Semua dikemas dalam durasi yang nyaman ditonton. Dan publik menyambutnya. Kanal YouTube-nya kini punya jutaan pelanggan.

Komentar-komentarnya penuh dukungan. Ia dianggap pemimpin yang merakyat, peka, dan penuh aksi nyata.

Netizen menyebut pendekatan ini sebagai bentuk “politik kreatif.” Dan para pemimpin itu pun menolak disebut pencitraan. Katanya, yang ia lakukan adalah kerja nyata yang didokumentasikan, bukan dibuat-buat. Bahkan, ada yang mengklaim bahwa pendapatan dari kanal YouTube digunakan untuk membiayai operasional tim dan membantu lebih banyak warga.

Namun tentu saja, tak semua orang melihat ini dengan kagum. Ada yang mempertanyakan keautentikan konten-konten tersebut. Ada yang melihatnya sebagai panggung politik yang dibungkus sedemikian rupa agar tampak alami. Kritik ini penting untuk dipertimbangkan. Karena di sinilah batas antara kerja nyata dan kerja kamera menjadi kabur.

Dalam kajian sosiologi, fenomena ini bisa dianalisis melalui teori dramaturgi dari Erving Goffman. Ia menjelaskan bahwa kehidupan sosial manusia serupa dengan panggung teater. Ada front stage, panggung depan, tempat orang menampilkan diri untuk publik. Dan ada back stage, panggung belakang, tempat realitas yang sebenarnya terjadi, jauh dari sorotan dan tuntutan penampilan.

Media sosial memperluas panggung depan. Pemimpin kini dituntut terus tampil. Setiap aktivitas bisa direkam, disebarluaskan, dan dinilai dalam hitungan detik. Ada tekanan untuk selalu “nampak bekerja.” Akibatnya, estetika sering kali mengalahkan esensi. Kamera menyala terus, sementara substansi kerja bisa jadi tertinggal.

Bahkan, kerja sunyi yang dulu dianggap sebagai bentuk dedikasi tulus kini menjadi tidak populer. Pemimpin yang diam, meskipun bekerja keras, bisa kalah pamor dari pemimpin yang rajin tampil di feed dan story.

Fenomena Reelership juga mendorong lahirnya tim-tim konten profesional di balik seorang pemimpin. Setiap video yang viral sering kali bukan hasil kebetulan. Ia adalah hasil kerja kru: ada yang merekam, mengedit, menata suara, hingga memilih caption dan waktu unggah yang tepat.

Inilah yang disebut sebagai manajemen citra digital. Pemimpin tak hanya mengurus pemerintahan, tapi juga mengelola brand personal. Dalam budaya Leadergram, keberhasilan tak hanya diukur lewat pencapaian kebijakan, tapi juga melalui engagement rate, jumlah likes, dan komentar positif.

Kita tentu tak bisa menafikan sisi positifnya. Media sosial memang membuka ruang interaksi yang lebih langsung. Rakyat bisa menyapa pemimpinnya tanpa birokrasi. Masalah bisa disampaikan, kadang direspons cepat. Pemimpin bisa menunjukkan bahwa mereka hadir, melihat, dan bekerja.

Namun di sisi lain, fenomena ini rawan jebakan. Ketika pemimpin terjebak pada pencitraan, kerja bisa berubah menjadi konten. Keputusan bisa tertunda karena menunggu momen dramatis. Dan yang lebih berbahaya, empati bisa berubah menjadi performa.

Contohnya, seorang pejabat mungkin akan lebih memilih mengunjungi lokasi banjir saat kamera sudah siap. Momen tangisan, pelukan warga, dan janji manis terekam dengan baik. Tapi bagaimana dengan tindak lanjutnya? Apakah bantuan datang? Apakah sistem drainase diperbaiki? Apakah bencana dicegah?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu kadang tenggelam dalam gelombang komentar: “Pak bagus banget,” “Pemimpin idola,” “Semoga sehat selalu.”

Fenomena Reelership bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), politisi muda Partai Demokrat, membangun kedekatan dengan publik melalui Instagram Live. 

Ia membahas isu-isu kompleks sambil memasak. Ia mengobrol soal ekonomi sambil merakit furnitur. Cara ini membuat politik terasa akrab, tidak menakutkan, dan menyentuh kehidupan sehari-hari.

AOC memang menjadi contoh positif dari leadergram. Ia tidak hanya tampil, tetapi juga mengedukasi. Ia tak berhenti di narasi, tapi konsisten dengan advokasinya di ruang legislatif. Di sini, kita belajar bahwa menjadi pemimpin digital bukanlah masalah—asal tidak meninggalkan substansi.

Pada akhirnya, publiklah yang punya peran penting.
Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemimpin yang tampil aktif di media sosial.
Tapi kita harus lebih bijak menilai:
Apakah yang kita lihat mencerminkan kenyataan?
Apakah narasi yang dibangun sejalan dengan hasil kerja di lapangan?

Viral bukan jaminan keberhasilan.
Visual bukan ukuran keberpihakan.
Dan pemimpin bukan konten, tapi penanggung jawab kebijakan.

Reelership dan Leadergram Culture adalah wajah baru politik digital. Kita tak bisa menolaknya. Tapi kita bisa mengawasinya. Menyaring yang otentik dari yang artifisial. Menuntut kerja nyata, bukan sekadar kerja kamera.

Karena rakyat tidak hidup dari video. Rakyat hidup dari keputusan. Dan pemimpin sejati bukan yang paling sering muncul di layar, tetapi yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan nyata. (*)